Masalah Ekonomi
pengangguran
Presiden Boston Institute for Developing Economies, Gustav F. Papanek menilai masalah terbesar dalam perekonomian Indonesia adalah pengangguran. “Saya khawatir dengan masalah terselubung di Indonesia, yaitu pertumbuhan tanpa pekerjaan,” katanya di Jakarta, tadi malam.
Setiap tahun, 2 juta orang di Indonesia mencari pekerjaan. Berarti, setelah krisis moneter 1998, ada 22 juta pengangguran. Papanek menghitung, hanya 5,5 juta yang telah mendapat pekerjaan tetap.
Sementara 3,5 juta mencari pekerjaan di luar negeri, sebagian besar sebagai pembantu rumah tangga, dan 4 juta tetap menganggur. Sisanya, menunjukkan sudah mendapat pekerjaan dalam statistik, namun sebenarnya tidak memiliki pekerjaan tetap. Ini disebut Papanek dengan istilah work in income sharing atau pekerjaan berbagi penghasilan.
Papanek yang pernah menjabat Direktur Harvard Advisory Group untuk Komisi Perencanaan dan Departemen Keuangan Indonesia pada 1971 hingga 1973 ini mencontohkan pekerjaan tukang semir sepatu.
“Jumlah sepatu tidak bertambah, tapi tukang semir sepatunya bertambah. Yang tadinya penghasilan dibagi tiga, sekarang harus dibagi empat,” pungkasnya.
Pekerjaan semacam ini ada, menurutnya, bukan karena dibutuhkan, tapi karena orang butuh pekerjaan. Produktivitas dari pekerjaan ini dinilai Papanek sangat rendah, bahkan tidak ada sama sekali. “Mereka hanya mengkonsumsi, tidak memproduksi,” tuturnya.
Lahan pekerjaan yang juga banyak digeluti pekerja Indonesia adalah di sektor pertanian. Pekerjaan ini juga dinilainya sebagai work in income sharing, karena lahan pertanian tidak bertambah, hanya tenaga kerjanya yang jumlahnya bertambah.
Padahal, negara yang benar-benar berkembang ditandai dengan menurunnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian. “Seperti China, India, dan Vietnam,” ujar Papanek.
Solusi untuk masalah pengangguran ini adalah menaikkan angka pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Target pemerintah sebesar 7 persen dinilai Papanek masih belum cukup. “Dulu Indonesia mampu tumbuh 8 persen, kenapa sekarang tidak,” katanya.
Pertumbuhan itu dapat dicapai dengan tiga langkah. Pertama, menambah dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi solusi cepat dalam penambahan pendapatan bagi rakyat miskin dan pembangunan infrastruktur rural.
Kedua, memperbesar ekspor mineral, minyak, gas, dan tanaman perkebunan yang hasilnya bisa digunakan untuk mendanai kesehatan, pendidikan, dan perumahan bagi rakyat miskin.
Ketiga, meningkatkan pangsa pasar dunia, terutama dari ekonomi yang menghasilkan lapangan pekerjaan seperti industri manufaktur. Papanek mencontohkan, dulu industri tekstil dan garmen Indonesia menguasai 2,5 persen pangsa pasar dunia, sekarang hanya 1,7 persen. Padahal, selisih tersebut berarti berkurangnya 5 miliar ekspor dan 1,5 juta lapangan pekerjaan.
Solusi ini merupakan solusi jangka pendek dalam menggerakkan ekonomi Indonesia. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia jangka panjang, Papanek memberikan resep perbaikan sistem pendidikan.
kemiskinan
Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta pada tahun 1999.Persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47 persen menjadi 23,43 persen pada periode yang sama.
Pada periode 2000-2005 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 38,70 juta pada tahun 2000 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 19,14 persen pada tahun 2000 menjadi 15,97 persen pada tahun 2005.
Namun pada tahun 2006, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang cukup drastis, yaitu dari 35,10 juta orang (15,97 persen) pada bulan Februari 2005 menjadi 39,30 juta (17,75 persen) pada bulan Maret 2006. Penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 2,11 juta, sementara di daerah perkotaan bertambah 2,09 juta orang.
Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin selama Februari 2005-Maret 2006 terjadi karena harga barang-barang kebutuhan pokok selama periode tersebut naik tinggi, yang digambarkan oleh inflasi umum sebesar 17,95 persen. Akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin.
Terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin yang cukup signifikan pada periode Maret 2007-Maret 2008, dari 37,17 juta (16,58 persen) pada tahun 2007 menjadi 34,96 juta (15,42 persen) pada tahun 2008.
Minggu, 17 April 2011
Perdagangan Internasional
Perdagangan Internasional
Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi,globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.
Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi,globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.
Manfaat perdagangan internasional
- Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri
Banyak faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya : Kondisi geografi,iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.
- Memperoleh keuntungan dari spesialisasi
Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.
- Memperluas pasar dan menambah keuntungan
Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri.
- Transfer teknologi modern
Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efesien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.
Faktor pendorong
Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, di antaranya sebagai berikut :- Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri
- Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara.
- Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi
- Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut.
- Adanya perbedaan keadaan seperti SDA,iklim,tenaga kerja,budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi.
- Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang.
- Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain.
- Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri.
APBN
APBN
Makalah APBN ini akan membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia, yaitu :
1. Fungsi dan peran APBN
2. Struktur dan susunan APBN
3. Prinsip-prinsip dalam APBN
1. Fungsi dan Peran APBN
· APBN sebagai alat mobilisasi dana investasi, APBN di negara-negara sedang berkembang adalah sebagai alat untuk memobilisasi dana investasi dan bukannya sebagai alat untuk mencapai sasaran stabilisasi jangka pendek. Oleh karena itu besarnya tabungan pemerintah pada suatu tahun sering dianggap sebagai ukuran berhasilnya kebijakan fiskal Baik pengeluaran maupun penerimaan pemerintah mempunyai pengaruh atas pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dapat memperbesar pendapatan nasional (expansionary), tetapi penerimaan pemerintah dapat mengurangi pendapatan nasional (contractionary).
·
APBN sebagai alat Stabilisasi Ekonomi,
1. Pemerintah menentukan beberapa kebijaksanaan di bidang anggaran belanja dengan tujuan mempertahankan stabilitas proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Anggaran belanja dipertahankan agar seimbang dalam arti bahwa pengeluaran total tidak melebihi penerimaan total
2. Tabungan pemerintah diusahakan meningkat dari waktu ke waktu dengan tujuan agar mampu menghilangkan ketergantungan terhadap bantuan luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
3. Basis perpajakan diusahakan diperluas secara berangsur-angsur dengan cara mengintensifkan penaksiran pajak dan prosedur pengumpulannya.
4. Prioritas harus diberikan kepada pengeluaran-pengeluaran produktif pembangunan, sedang pengeluaran-pengeluaran rutin dibatasi. Subsidi kepada perusahaan-perusahaan negara dibatassi.
5. Kebijaksanaan anggaran diarahkan pada sasaran untuk mendorong pemanfaatan secara maksimal sumber-sumber dalam negeri
· Dampak APBN terhadap Perekonomian
Cara untuk menggolongkan pos-pos penerimaan dan pengeluaran yang masing-masing menghasilkan tolok ukur yang berbeda mengenai dampak APBN nya.
Ada empat tolok ukur dampak APBN, yaitu :
1. SALDO ANGGARAN KESELURUHAN
Konsep ini ingin mengukur besarnya pinjaman bersih pemerintah dan didefinisikan
sebagai :
G – T = B = Bn + Bb + Bf
Catatan :
G = Seluruh pembelian barang dan jasa (didalam maupun luar negeri), pembayaran transer dan pemberian pinjaman bersih.
T = Seluruh penerimaan, termasuk penerimaan pajak dan bukan pajak
B = Pinjaman total pemerintah
Bn = Pinjaman pemerintah dari masyarakat di luar sektor perbankan
Bb= Pinjaman pemerintah dari sektor perbankan
Bf =Pinjaman pemerintah dari luar negeri
- Jika Pemerintah tidak mengeluarkan obligasi kepada masyarakat, maka saldo anggaran keseluruhan menjadi :
G – T – B = Bb + Bf
- APBN dicatat demikian rupa sehingga menjadi anggaran berimbang : G – T – B = 0
Sejak APBN 2000 saldo anggaran keseluruhan defisit dibiayai melalui:
a. Pembiayaan Dalam Negeri :
-Perbankan Dalam Negeri
-Non Perbankan Dalam Negeri
b. Pembiayaan Luar Negeri Bersih
-Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)
-Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri
2. KONSEP NILAI BERSIH
Yang dimaksud defisit menurut konsep nilai bersih adalah saldo dalam rekening lancar APBN. Konsep ini digunakan untuk mengukur besarnya tabungan yang diciptakan oleh sektor pemerintah, sehingga diketahui besarnya sumbangan sektor pemerintah terhadap pembentukan modal masyarakat.
3. DEFISIT DOMESTIK
· - Saldo anggaran keseluruhan tidak merupakan tolok ukur yang tepat bagi dampak APBN terhadap pereknomian dalam negeri maupun terhadap neraca pembayaran.
· - Bila G dan T dipecah menjadi dua bagian (dalam negeri dan luar negeri)
G = Gd + Gf
T = Td + Tf, maka persamaan (2) di atas menjadi
(Gd – Td) + (Gf – Tf) = + Bf
(Gd – Td) = dampak langsung putaran pertama terhadap PDB
(Gf – Tf) = dampak langsaung putaran pertama terhadap neraca pembayaran
4. DEFISIT MONETER
· Konsep ini banyak digunakan dikalangan perbankan Indonesia terutama angka-angka yang mengukur defisit anggaran belanja ini diterbitkan oleh Bank Indonesia (sebagai data mengenai “faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar”). Defisit dikur sebagai posisi bersih (netto) pemerintah terhadap sektor perbankan : G – T – Gf – Gb Karena Bn = 0
· Di dalam konsep ini bantuan luar negeri dianggap sebagai penerimaan, diperlakukan sebagai pos yang tidak mempengaruhi posisi bersih. Bantuan luar negeri tidak dilihat fungsinya sebagai sumber dana bagi kekurangan pembiayaan pemerintah, tetapi sebagai pos pengeluaran yang langsung dikaitkan dengan sumber pembiayaannya
2. Struktur dan Susunan APBN
· Pendapatan Negara dan Hibah
1. Penerimaan Pajak
2. Penerimaan Bukan Pajak (PNBK)
· Belanja Negara
1. Belanja pemerintah pusat
2. Anggaran Belanja untuk Daerah
· Keseimbangan Primer Perbedaan Statistik
· Surplus/ Defisit Anggaran
· Pembiayaan
3. Prinsip-prinsip Dalam APBN
· Prinsip Anggaran APBN
· Prinsip Anggaran dinamis
· Prinsip Anggaran Fungsional
Makalah APBN ini akan membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia, yaitu :
1. Fungsi dan peran APBN
2. Struktur dan susunan APBN
3. Prinsip-prinsip dalam APBN
1. Fungsi dan Peran APBN
· APBN sebagai alat mobilisasi dana investasi, APBN di negara-negara sedang berkembang adalah sebagai alat untuk memobilisasi dana investasi dan bukannya sebagai alat untuk mencapai sasaran stabilisasi jangka pendek. Oleh karena itu besarnya tabungan pemerintah pada suatu tahun sering dianggap sebagai ukuran berhasilnya kebijakan fiskal Baik pengeluaran maupun penerimaan pemerintah mempunyai pengaruh atas pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dapat memperbesar pendapatan nasional (expansionary), tetapi penerimaan pemerintah dapat mengurangi pendapatan nasional (contractionary).
·
APBN sebagai alat Stabilisasi Ekonomi,
1. Pemerintah menentukan beberapa kebijaksanaan di bidang anggaran belanja dengan tujuan mempertahankan stabilitas proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Anggaran belanja dipertahankan agar seimbang dalam arti bahwa pengeluaran total tidak melebihi penerimaan total
2. Tabungan pemerintah diusahakan meningkat dari waktu ke waktu dengan tujuan agar mampu menghilangkan ketergantungan terhadap bantuan luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
3. Basis perpajakan diusahakan diperluas secara berangsur-angsur dengan cara mengintensifkan penaksiran pajak dan prosedur pengumpulannya.
4. Prioritas harus diberikan kepada pengeluaran-pengeluaran produktif pembangunan, sedang pengeluaran-pengeluaran rutin dibatasi. Subsidi kepada perusahaan-perusahaan negara dibatassi.
5. Kebijaksanaan anggaran diarahkan pada sasaran untuk mendorong pemanfaatan secara maksimal sumber-sumber dalam negeri
· Dampak APBN terhadap Perekonomian
Cara untuk menggolongkan pos-pos penerimaan dan pengeluaran yang masing-masing menghasilkan tolok ukur yang berbeda mengenai dampak APBN nya.
Ada empat tolok ukur dampak APBN, yaitu :
1. SALDO ANGGARAN KESELURUHAN
Konsep ini ingin mengukur besarnya pinjaman bersih pemerintah dan didefinisikan
sebagai :
G – T = B = Bn + Bb + Bf
Catatan :
G = Seluruh pembelian barang dan jasa (didalam maupun luar negeri), pembayaran transer dan pemberian pinjaman bersih.
T = Seluruh penerimaan, termasuk penerimaan pajak dan bukan pajak
B = Pinjaman total pemerintah
Bn = Pinjaman pemerintah dari masyarakat di luar sektor perbankan
Bb= Pinjaman pemerintah dari sektor perbankan
Bf =Pinjaman pemerintah dari luar negeri
- Jika Pemerintah tidak mengeluarkan obligasi kepada masyarakat, maka saldo anggaran keseluruhan menjadi :
G – T – B = Bb + Bf
- APBN dicatat demikian rupa sehingga menjadi anggaran berimbang : G – T – B = 0
Sejak APBN 2000 saldo anggaran keseluruhan defisit dibiayai melalui:
a. Pembiayaan Dalam Negeri :
-Perbankan Dalam Negeri
-Non Perbankan Dalam Negeri
b. Pembiayaan Luar Negeri Bersih
-Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)
-Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri
2. KONSEP NILAI BERSIH
Yang dimaksud defisit menurut konsep nilai bersih adalah saldo dalam rekening lancar APBN. Konsep ini digunakan untuk mengukur besarnya tabungan yang diciptakan oleh sektor pemerintah, sehingga diketahui besarnya sumbangan sektor pemerintah terhadap pembentukan modal masyarakat.
3. DEFISIT DOMESTIK
· - Saldo anggaran keseluruhan tidak merupakan tolok ukur yang tepat bagi dampak APBN terhadap pereknomian dalam negeri maupun terhadap neraca pembayaran.
· - Bila G dan T dipecah menjadi dua bagian (dalam negeri dan luar negeri)
G = Gd + Gf
T = Td + Tf, maka persamaan (2) di atas menjadi
(Gd – Td) + (Gf – Tf) = + Bf
(Gd – Td) = dampak langsung putaran pertama terhadap PDB
(Gf – Tf) = dampak langsaung putaran pertama terhadap neraca pembayaran
4. DEFISIT MONETER
· Konsep ini banyak digunakan dikalangan perbankan Indonesia terutama angka-angka yang mengukur defisit anggaran belanja ini diterbitkan oleh Bank Indonesia (sebagai data mengenai “faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar”). Defisit dikur sebagai posisi bersih (netto) pemerintah terhadap sektor perbankan : G – T – Gf – Gb Karena Bn = 0
· Di dalam konsep ini bantuan luar negeri dianggap sebagai penerimaan, diperlakukan sebagai pos yang tidak mempengaruhi posisi bersih. Bantuan luar negeri tidak dilihat fungsinya sebagai sumber dana bagi kekurangan pembiayaan pemerintah, tetapi sebagai pos pengeluaran yang langsung dikaitkan dengan sumber pembiayaannya
2. Struktur dan Susunan APBN
· Pendapatan Negara dan Hibah
1. Penerimaan Pajak
2. Penerimaan Bukan Pajak (PNBK)
· Belanja Negara
1. Belanja pemerintah pusat
2. Anggaran Belanja untuk Daerah
· Keseimbangan Primer Perbedaan Statistik
· Surplus/ Defisit Anggaran
· Pembiayaan
3. Prinsip-prinsip Dalam APBN
· Prinsip Anggaran APBN
· Prinsip Anggaran dinamis
· Prinsip Anggaran Fungsional
struktur produksi
struktur produksi
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan antara 5 persen hingga 6 persen per tahun nampaknya belum mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Ironisnya terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dimana saat ini diperkirakan mencapai 37 juta jiwa.
Berdasarkan studi dari Bank Dunia sekitar 50 persen dari jumlah penduduk Indonesia masuk kategori miskin dan berada di ambang kemiskinan. Hal tersebut menjadikan permasalahan kemiskinan patut mendapat perhatian besar dari semua pihak. Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan peningkatan jumlah penduduk miskin itulah yang mengundang pertanyaan siapa sebenarnya yang menikmati pertumbuhan ekonomi itu?.
Selain itu terjadinya perubahan struktur perekonomian Indonesia yang selama ini sector Pertanian menjadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakat Indonesia semakin menurun.
Satu sisi sektor industri pengolahan dan sektor pengangkutan dan komunikasi sharenya semakin meningkat. Perubahan struktur inilah yang diduga menjadi efek langsung terhadap tingginya angka kemiskinan di Indonesia.
Fenomena terhadap siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur perekonomian sebenarnya dapat kita analisis dari kemana saja larinya sumber-sumber perekonomian tersebut sehingga peningkatan angka kemiskinan terus terjadi di Indonesia.
Karena itu diperlukan suatu kebijakan terkait dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk
mengurangi jumlah penduduk miskin melalui kebijakan pembangunan ekonomi yang mengacu pada ekonomi kerakyatan. Sering dipertanyakan oleh berbagai kalangan ekonomi konsep ekonomi kerakyatan yang digulirkan pada akhirnya yang menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut bukanlah masyarakat miskin.
Menurut Kuznets (1955, 1963) menyebutkan bahwa proses pembangunan akan disertai dengan meningkatnya inequality secara substansial, yang akan berbalik hanya pada tahap perekonomian sudah maju (advanced) dimana dipertegas lagi oleh Ahluwalia, Carter, dan Chenery (1979) diduga bahwa pertumbuhan ekonomi disertai dengan meningkatnya inequality sehingga masyarakat miskin mendapat bagian yang kecil dari pertumbuhan ekonomi tersebut.
Beberapa studi ahli ekonomi lainnya seperti Knowles (2001) mengungkapkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara keduanya pada sejumlah negara berkembang, namun pada negara-negara lainnya bukti tersebut tidak ditemukan.
Sedangkan Ravallion dan Chen (1997) juga tidak menemukan adanya hubungan yang sistematis antara pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan pendapatan, namun ditemukan adanya hubungan yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan.
Bourguignon (2002) juga mengidentifikasi adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan perubahan distribusi pendapatan. Ukuran kemiskinan sebagaimana diuraikan oleh Bigsten dan Shimeles (2005) menyebutkan adanya dua ukuran kemiskinan, yaitu pendapatan per kapita dan income-inequality hal demikian juga digambarkan Kakwani (1991) dan Ravallion (1992) bahkan ada dugaan bahwa tingkat kemiskinan disebuah Negara tidak terlepas dari kinerja variabel-variabel ekonomi makro.
Studi Balke dan Slottje (1993), yang menguji tentang hubungan antara variabel-variabel ekonomi makro dan tingkat kemiskinan mengungkapkan bahwa pengaruh korelasi antar negara juga turut berperan terhadap tingkat kemiskinan di suatu Negara.
Ahli sosiologi Dunia Ketiga J. Goldthorpe (1992) mengemukakan bahwa karakteristik ekonomi Negara miskin dapat dilihat dari ekonomi ganda, sector garis depan, tebaran dan akibat buruk, kerawanan sector tunai, perusahaan besar Negara kecil, pendatang terlambat, tenaga kerja, pekerjaan dan pendapatan, korupsi.
Analisis dan kajian
Sebagai pendekatan pertama secara kasar ekonomi setiap Negara secara bermanfaat dapat dipandang terdiri atas dua sector yaitu yang secara berbeda-beda disebut sector “uang”, sector “moneter” atau sector “modern dan atau sector “non meneter”, sector “rumah tangga”, sector “tradisionil” atau sector “subsistensi”.
Bila sector pertama yang kita kaji bahwa barang diproduksi dan jasa diberikan demi uang, terjadi transaksi tunai dan apa saja dihargai dengan uang. Dalam sector yang kedua barang diproduksi dan jasa diberikan tanpa pembayaran berupa uang (meskipun uang dapat digunakan dalam pemberian) dan barang-barang dihargai lebih sebagai timbale baik yang bersifat pribadi dalam hubungan dengan ikatan keluarga, gengsi atau dalam hubungan sebagai tetangga.
Di semua Negara termasuk Indonesia banyak produksi yang dilaksanakan oleh tenaga keluarga yang tidak dibayar dalam sector rumah tangga non moneter, misalnya memasak dan menghidangkan makanan bahkan kebutuhan orang dalam sector ini dipenuhi sampai batas-batas yang jauh lebih luas daripada Negara-negara industry dan menurut tradisi lebih luas lagi.
Intinya di Negara-negara Dunia Ketiga termasuk Indonesia banyak kebutuhan terpenuhi (betapapun tidak memadai) dalam subsistensi tradisionil, tanpa adanya urusannya dengan uang. Sebaliknya uang tunai modern diwakili oleh lembaga-lembaga seperti tambang, pabrik, bank dan kantor-kantor dagang dimana sangat berbau bisnis dengan penggunaan uang sepenuhnya, kredit dan bursa internasional.
Setidaknya satu komiditi atau produk-produk di tiap Negara miskin adalah sangat modern berdasarkan cara ini- bahkan sering sector-sektor ini kelihatan seperti kantong atau pulau modernitas ekonomi dan teknologi dan berbeda dengan kehidupan sekitarnya.
Menurut sifatnya sendiri, perkembangan ekonomi itu agaknya cenderung menimbulkan disparitas regional, kelas dan komunitas serta menimbulkan dampak politik lainnya secara serius.
Sekadar mengingatkan Laporan Komisi Brandt pada tahun 1980 mengungkapkan bahwa ada beberapa Negara yang menerima hamper seluruh pendapatan mereka dari ekspor satu komiditi kecuali minyak. Zambia 94 % dari tembaga, Mauritas dan Kuba 90 % dan 85 % dari gula, Gambia 85 % dari kacang tanah dan minyak kacang tanah. Terungkap juga bahwa pada tahun 1980 ekspor barang dagangan berjumlah 20 % atau lebih dari produk domestic bruto Zaire (tembaga), Srilangka (teh dan karet), Guinea (bouksit dan aluminium), El Salvador (Kopi), Nikaragua (Kopi dan kapas).
Aspek lain dari ekonomi internasional modern adalah yang membuatnya menjadi rawan dan tidak terkendali dilihat dari sudut Negara miskin khususnya pemerintah ialah apa yang disebut sindrom perusahaan besar Negara miskin. Banyak kegiatan sector modern di Negara-negara miskin dikuasai oleh beberapa perusahaan besar yang disebut dengan perusahaan multi nasional.
Kemudian perusahaan seperti itu menyebar berbagai kegiatannya disejumlah Negara dengan demikian memperkecil resiko kerugiannya, tidak hanya karena gangguan alam seperti iklim dan penyakit tanaman, akan tetapi juga karena bahaya politik, kerewelan buruh yang menyebabkan adanya usaha produksi sangat tidak baik untuk Negara secara individual.
Kenaikan produktivitas yang disebabkan oleh kemajuan teknik dapat memungkinkan pembayaran gaji yang relative tinggi, terlebih lagi bila para pekerja dapat mengorganisasikan dirinya sendiri menjadi serikat buruh, meskipun membawa akibat, bertambahnya pengangguran akan tetapi ketergantungan ekonomis maupun politik Negara kepada perusahaan jelas besar dan rawan.
Sebaliknya teknologi yang tersedia untuk dipinjam dari Negara-negara yang kini pada tahap perkembangan ekonomi maju ialah sarat modal yang memberi kesempatan bekerja pada sejumlah kecil orang dengan gaji yang tinggi dan sangat tidak sesuai dengan kondisi Negara yang berpendapatan rendah. Contoh di Indonesia adalah teknologi pembangunan jalan alat-alat berat Jepang begitu banyaknya digunakan dan hanya membutuhkan sedikit tenaga kerja sudah mampu mengerjakan jalan ribuan kilometer. Dengan kondisi demikian harus diakui bahwa Negara Indonesia tidak dapat melalui tahapan-tahapan perkembangan yang sama di dunia yang telah berubah termasuk dalam mengatasi masalah kemiskinan.
Teknologi di sektor industri perkotaan sekarang inipun sudah sangat maju dan sarat modal hanya member pekerjaan pada sedikit orang dengan bayaran yang tinggi.
Analisis Hasil
Dalam industry yang padat modal dengan sedikit pekerja yang relative terlatih baik, gaji memainkan peranan yang relative kecil dari keseluruhan pembiayaan dan pihak manajemen tidak mempunyai banyak alasan untuk menolak tuntutan kenaikan gaji.
Dalam batas yang semakin luas pemilihan untuk jabatan yang bergaji besar dan yang jumlahnya sangat sedikit di sekotor modern, didasarkan atas kualifikasi pendidikan formal yang diperoleh dengan system persekolahan. Hal ini menyebabkan pendidikan sekolah dan sertifikat sangat dihargai dengan konsekuensi yang penting mengenai disparitas pendapatan.
Sektor informal ribuan perusahaan mini dan orang-orang yang bekerja untuk dirinya sendiri dimana di Indonesia menghasilkan manufaktur kecil-kecilan dengan metode kerajinan tangan, tukang-tukang kecil, masak-memasak penganan dan sebagainya bersama dengan kegiatan pengusaha warung, pedagang kali lima, penjual air serta buruh lepas termasuk pembantu rumah tangga tumbuh subur dan mereka berupaya melepaskan diri dari masalah kemiskinan.
Melalui sector kegiatan informal itu, daya beli menyebar lebih luas dari sejumlah kecil orang yang bernasib baik dalam jabatan sector modern ke orang miskin. Ini jugalah yang terjadi dengan cara lain melalui jaringan kekerabatan, karena pekerja di kota yang bergaji baik, mengirimkan sebagian pendapatan mereka kepada keluarga di daerah pedesaan.
Banyak perhatian telah diberikan kepada pengirim uang seperti itu dalam studi-studi tentang migrasi kaum pekerja dimana pekerjaan di sector meedern merupakan suatu episode meskipun berlangsung sekitar dua hingga duapuluh tahun dan bukan suatu keterlibatan yang tetap.
Pada umumnya, bea masuk yang tinggi dan pengawasan yang kompleks serta ketat akan kehidupan ekonomi sekaligus dengan korupsi “inefesien” menyebabkan pelanggaran hukum dan peraturan secara luas. Penyelewengan sumber daya khususnya sumber daya yang sungguh langka yaitu tenaga praktis dan terdidik hingga mengurusi dan menetapkan dan tidak memproduksi juga menjadi sumber-sumber baru mata rantai ekonomi. Maka semakin banyak produk-produk undang-undang digulirkan yang tidak ada hubungannya dengan memproduksi barang jelas merupakan inefesiensi dibidang ekonomi. Bahkan orang miskin pun saat ini wajib mengurus “Kartu Miskin” yang tidak ada hubungannya dengan peningkatan ekonomi dan produksi. Maka muncullah produksi-produksi “dokumen” yang wajib dibayar dengan biaya administrasi. Itulah tarif-tarif yang terus menjadi sumber pemasukan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan memproduksi.
Dalam keadaan eksterm, kepentingan asing dengan investasi besar di Negara Indonesia seperti perusahaan-perusahaan besar asing global yang beroperasi mungkin dapat dikatakan memborong pemerintah dan mengatur Negara sebagai anak perusahaan yang tidak resmi namun untuk membuktikannya sangat sulit karena systemnya sangat ketat.
Bahkan orang-orang dalam posisi kekuasaan yang berpengaruh dalam kebanyakan hal telah mendapatkan imbalan yang resmi dan sah dari penghasilan mereka dari gaji dan sebagainya. Sebagaimana dikutip Sharpton “tingkat pajak akan lebih rendah, khususnya atas pendapatan tinggi dan dalam pemerintahan yang korup, uang tersebut dapat menghasilkan uang secara sangat langsung, kontrak pemerintah, bantuan, konsesi, pembebasan dan subsidi diterima oleh mereka yang dapat membayar.
peta perekonomian indonesia
PETA PEREKONOMIAN INDONESIA
Dilihat dari lintangnya, Indonesia terletak di antara 6º LU (Lintang Utara) dan 11º LS (Lintang Selatan). Letak lintang yang sedemikian itu merupakan petunjuk bahwa:
* Sempadan bahagian utara wilayah Indonesia ialah 6º LU dan paling selatan ialah 11º LS. (Tempat paling utara ialah Pulau We dan tempat yang paling selatan ialah Pulau Roti).
* Jarak lintangnya ialah 17º.
* Sebahagian besar wilayah Indonesia terletak di belahan bumi selatan.
* Wilayah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa.
Dilihat dari letak garis bujurnya, wilayah Indonesia terletak diantara 95º BT dan 141º BT. Ini bererti:
* Batas paling barat wilayah Indonesia ialah 95º BT dan paling timur ialah 141º BT.
* Jarak bujurnya ialah 46º (sekitar 5000 km, atau hampir 1/8 keliling bumi). Perbedaan garis bujur sedemikian itu menyebabkan adanya perbedaan waktu.
* Semua wilayah Indonesia terletak dibelahan bumi timur (dihitung dari meridian 0º).
Letak astronomi yang demikian itu menunjukkan bahwa Indonesia terletak di daerah iklim tropika. Daerah iklim tropika terdapat di antara 23.5º LU atau Garisan Sartan, dan 23.5º LS atau Garisan Jadi. Hal ini mengakibatkan suhu di Indonesia cukup tinggi (antara 26º C – 28º C), curah hujan cukup banyak (antara 700mm – 7000mm per tahun), terdapata huja zenital (hujan naik khatulistiwa), proses pelapukan batu-batuan cukup cepat serta terdapat berbagai jenis spesies haiwan dan tumbuhan.
mata pencaharian
Teknologi merupakan salah satu komponen kebudayaan.
Teknologi menyangkut cara-cara atau teknik memproduksi, memakai, serta memelihara segala peralatan dan perlengkapan. Teknologi muncul dalam cara-cara manusia mengorganisasikan masyarakat, dalam cara-cara mengekspresikan rasa keindahan, atau dalam memproduksi hasil-hasil kesenian.
Masyarakat kecil yang berpindah-pindah atau masyarakat pedesaan yang hidup dari pertanian paling sedikit mengenal delapan macam teknologi tradisional (disebut juga sistem peralatan dan unsur kebudayaan fisik), yaitu:
1.Berburu dan meramu
2. Berternak
3. Bercocok tanam diladang
4. Menangkap ikan
hingga saat ini mata pencaharian yang paling banyak yaitu dibidang industri.meskipun letak indonesia dikenal dengan agraris atau sistem pertanian.
sumber daya manusia
sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai mahluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam pengertian praktis sehari-hari, SDM lebih dimengerti sebagai bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi. Oleh karena itu, dalam bidang kajian psikologi, para praktisi SDM harus mengambil penjurusan industri dan organisasi. Sebagai ilmu, SDM dipelajari dalam manajemen sumber daya manusia atau (MSDM). Dalam bidang ilmu ini, terjadi sintesa antara ilmu manajemen dan psikologi. Mengingat struktur SDM dalam industri-organisasi dipelajari oleh ilmu manajemen, sementara manusia-nya sebagai subyek pelaku adalah bidang kajian ilmu psikologi.
Dewasa ini, perkembangan terbaru memandang SDM bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Karena itu kemudian muncullah istilah baru di luar H.R. (Human Resources), yaitu H.C. atau Human Capital. Di sini SDM dilihat bukan sekedar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipatgandakan, dikembangkan (bandingkan dengan portfolio investasi) dan juga bukan sebaliknya sebagai liability (beban,cost). Di sini perspektif SDM sebagai investasi bagi institusi atau organisasi lebih mengemuka.
investasi
Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan investasi hingga 10% di tahun 2011 ini, pasalnya perkembangan investasi di tahun-tahun sebelumnya baik di portofolio dan PMA menunjukkan tren yang terus meningkat.
"Kondisi perkembangan perekonomian semakin baik, terutama akan masuk ke penanaman modal asing (PMA)," kata Sugeng, Kepala Biro Kebijakan Moneter BI, kepada wartawan, Rabu (13/4).
saat ini Indonesia akan menjadi negara investment grade sehingga dapat memperoleh pembiayaan yang lebih murah, sehingga tren investasi akan meningkat. Lebih lanjut, ia menjelaskan, investasi bergerak ke arah 10%, jauh meningkat dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2009 sebesar 3,3% dan 8,5% di tahun 2010.
“Kuartal pertama ini investasi sudah mencapai 9,2%,” tambahnya. Selain itu, pertumbuhan investasi tersebut akan berbanding dengan peningkatan di PMA. Di tahun 2009 PMA sebesar US$ 2,6 miliar, sedangkan tahun 2010 naik menjadi US$ 9,8 miliar.
Keadaan Geografis Indonesia
Indonesia terletak di antara 6º LU – 11º LS dan 95º BT – 141º BT, antara Lautan Pasifik dan Lautan Hindi, antara benua Asia dan benua Australia, dan pada pertemuan dua rangkaian pergunungan, iaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterranean.Dilihat dari lintangnya, Indonesia terletak di antara 6º LU (Lintang Utara) dan 11º LS (Lintang Selatan). Letak lintang yang sedemikian itu merupakan petunjuk bahwa:
* Sempadan bahagian utara wilayah Indonesia ialah 6º LU dan paling selatan ialah 11º LS. (Tempat paling utara ialah Pulau We dan tempat yang paling selatan ialah Pulau Roti).
* Jarak lintangnya ialah 17º.
* Sebahagian besar wilayah Indonesia terletak di belahan bumi selatan.
* Wilayah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa.
Dilihat dari letak garis bujurnya, wilayah Indonesia terletak diantara 95º BT dan 141º BT. Ini bererti:
* Batas paling barat wilayah Indonesia ialah 95º BT dan paling timur ialah 141º BT.
* Jarak bujurnya ialah 46º (sekitar 5000 km, atau hampir 1/8 keliling bumi). Perbedaan garis bujur sedemikian itu menyebabkan adanya perbedaan waktu.
* Semua wilayah Indonesia terletak dibelahan bumi timur (dihitung dari meridian 0º).
Letak astronomi yang demikian itu menunjukkan bahwa Indonesia terletak di daerah iklim tropika. Daerah iklim tropika terdapat di antara 23.5º LU atau Garisan Sartan, dan 23.5º LS atau Garisan Jadi. Hal ini mengakibatkan suhu di Indonesia cukup tinggi (antara 26º C – 28º C), curah hujan cukup banyak (antara 700mm – 7000mm per tahun), terdapata huja zenital (hujan naik khatulistiwa), proses pelapukan batu-batuan cukup cepat serta terdapat berbagai jenis spesies haiwan dan tumbuhan.
mata pencaharian
Teknologi merupakan salah satu komponen kebudayaan.
Teknologi menyangkut cara-cara atau teknik memproduksi, memakai, serta memelihara segala peralatan dan perlengkapan. Teknologi muncul dalam cara-cara manusia mengorganisasikan masyarakat, dalam cara-cara mengekspresikan rasa keindahan, atau dalam memproduksi hasil-hasil kesenian.
Masyarakat kecil yang berpindah-pindah atau masyarakat pedesaan yang hidup dari pertanian paling sedikit mengenal delapan macam teknologi tradisional (disebut juga sistem peralatan dan unsur kebudayaan fisik), yaitu:
- alat-alat produktif
- senjata
- wadah
- alat-alat menyalakan api
- makanan
- pakaian
- tempat berlindung dan perumahan
- alat-alat transportasi
1.Berburu dan meramu
2. Berternak
3. Bercocok tanam diladang
4. Menangkap ikan
hingga saat ini mata pencaharian yang paling banyak yaitu dibidang industri.meskipun letak indonesia dikenal dengan agraris atau sistem pertanian.
sumber daya manusia
sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai mahluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam pengertian praktis sehari-hari, SDM lebih dimengerti sebagai bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi. Oleh karena itu, dalam bidang kajian psikologi, para praktisi SDM harus mengambil penjurusan industri dan organisasi. Sebagai ilmu, SDM dipelajari dalam manajemen sumber daya manusia atau (MSDM). Dalam bidang ilmu ini, terjadi sintesa antara ilmu manajemen dan psikologi. Mengingat struktur SDM dalam industri-organisasi dipelajari oleh ilmu manajemen, sementara manusia-nya sebagai subyek pelaku adalah bidang kajian ilmu psikologi.
Dewasa ini, perkembangan terbaru memandang SDM bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Karena itu kemudian muncullah istilah baru di luar H.R. (Human Resources), yaitu H.C. atau Human Capital. Di sini SDM dilihat bukan sekedar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipatgandakan, dikembangkan (bandingkan dengan portfolio investasi) dan juga bukan sebaliknya sebagai liability (beban,cost). Di sini perspektif SDM sebagai investasi bagi institusi atau organisasi lebih mengemuka.
investasi
Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan investasi hingga 10% di tahun 2011 ini, pasalnya perkembangan investasi di tahun-tahun sebelumnya baik di portofolio dan PMA menunjukkan tren yang terus meningkat.
"Kondisi perkembangan perekonomian semakin baik, terutama akan masuk ke penanaman modal asing (PMA)," kata Sugeng, Kepala Biro Kebijakan Moneter BI, kepada wartawan, Rabu (13/4).
saat ini Indonesia akan menjadi negara investment grade sehingga dapat memperoleh pembiayaan yang lebih murah, sehingga tren investasi akan meningkat. Lebih lanjut, ia menjelaskan, investasi bergerak ke arah 10%, jauh meningkat dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2009 sebesar 3,3% dan 8,5% di tahun 2010.
“Kuartal pertama ini investasi sudah mencapai 9,2%,” tambahnya. Selain itu, pertumbuhan investasi tersebut akan berbanding dengan peningkatan di PMA. Di tahun 2009 PMA sebesar US$ 2,6 miliar, sedangkan tahun 2010 naik menjadi US$ 9,8 miliar.
strategi pembangunan
Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi
STRATEGI PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
A. Faktor Utama Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi :- Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
- Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja
- Kemajuan teknologi.
Akumulasi modal (capital accumulation) terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan dan bahan baku dalam rangka meningkatkan stok modal (capital stock) secara fisik memungkinkan akan terjadinya peningkatan output di masa-masa mendatang.
Investasi produktif yang bersifat langsung tersebut harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang yang disebut investasi “infrastruktur” ekonomi dan sosial. Contoh: pembangunan jalan-jalan raya, penyediaan listrik, persediaan air bersih dan perbaikan sanitasi, pembangunan fasilitas komunikasi, peningkatan kualitas SDM, dsb, yang kesemuanya itu mutlak dibutuhkan dalam rangka menunjang dan mengintegrasikan segenap aktivitas ekonomi produktif.
Contoh investasi yang dilakukan oleh seorang petani sayuran berupa pembelian sebuah traktor baru pasti dapat meningkatkan produksi sayurannya. Tetapi tanpa fasilitas transportasi (jalan dan/atau kendaraan) yang memadai guna mengangkut tambahan produksi tersebut ke pasaran, maka investasi sang petani tersebut tidak akan banyak menambah produksi pangan nasional
2.Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja
Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar.
Positif atau negatifnya pertambahan penduduk bagi upaya pembangunan ekonomi sepenuhnya tergantung pada kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan secara produktif memanfaatkan tambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan itu dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input atau faktor-faktor penunjang, seperti kecakapan manajerial dan administrasi.
3.Kemajuan Teknologi
Kemajuan teknologi terbagi diantaranya menjadi 5 macam, yaitu :
a) Kemajuan teknologi yang bersifat netral (neutral technological progress)
Terjadi apabila teknologi tersebut memungkinkan kita mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dengan menggunakan jumlah dan kombinasi faktor input yang sama. Contoh: pengelompokan tenaga kerja (semacam spesialisasi) yang dapat mendorong peningkatan output dan kenaikan konsumsi masyarakat. Ditinjau dari sudut analisis kemungkinan produksi, perubahan teknologi yang netral, yang dapat melipatgandakan output, secara konseptual, sama saja artinya teknologi yang mampu melipatgandakan semua input produktif
b) Kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja (labor saving technological progress)
Penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memperoleh output yang lebih tinggi dari jumlah input tenaga kerja yang sama. Penggunaan komputer elektronik, mesin tekstil otomatis, bor listrik berkecepatan tinggi, traktor dan mesin pembajak tanah, dan banyak lagi jenis mesin serta peralatan modern lainnya, Sebagian besar kemajuan teknologi pada abad kedua puluh adalah teknologi yang hemat tenaga kerja. Jumlah pekerja yang dibutuhkan dalam berbagai kegiatan produksi mulai dari pengemasan kacang sampai dengan pembuatan sepeda dan jembatan, semakin sedikit
c) Kemajuan teknologi yang hemat modal (capital-saving technological progress)
Di negara-negara Dunia Ketiga yang berlimpah tenaga kerja tetapi langka modal, kemajuan teknologi hemat modal merupakan sesuatu yang paling diperlukan. Kemajuan teknologi ini akan menghasilkan metode produksi padat karya yang lebih efisien (yakni, yang memerlukan biaya lebih rendah), misalnya mesin pemotong rumput berputar atau mesin pengayak dengan tenaga tangan, pompa penghembus dengan tenaga kaki dan penyemprot mekanis di atas punggung untuk pertanian skala kecil.
Pengembangan teknik produksi di negara-negara berkembang yang murah, efisien dan padat karya (hemat modal) -atau teknologi tepat guna- merupakan salah satu unsur terpenting dalam strategi pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada perluasan penyediaan lapangan kerja
d) Kemajuan teknologi yang meningkatkan pekerja (labor-augmenting technological progress)
Terjadi apabila penerapan teknologi tersebut mampu meningkatkan mutu atau keterampilan angkatan kerja secara umum. Misalnya, dengan menggunakan LCD, televisi, dan media komunikasi elektronik lainnya di dalam kelas, proses belajar bisa lebih lancar sehingga tingkat penyerapan bahan pelajaran juga menjadi lebih baik
Definisi pertumbuhan ekonomi (economic growth) suatu negara menurut Prof. Simon Kuznets
“Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada
Ciri proses pertumbuhan ekonomi Profesor Kuznets :
- Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.
- Tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi.
- Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi.
- Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.
- Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru.
- Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia
B. Yang mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi dan syarat-syarat terlaksananya pembangunan ekonomi modern :
1) Kekayaan sumber daya alam dan kualitas modal manusia.
Negara-negara Dunia Ketiga dewasa ini kurang memiliki kekayaan alam apabila dibandingkan dengan negara-negara maju pada saat pertama kali memulai pembangunan ekonominya. Dahulu, ketika mereka mulai menggalang kekuatan ekonomi, kekayaan alam mereka masih utuh; sedangkan kekayaan negara-negara berkembang sudah dirampok atau bahkan habis diperas oleh kolonialisme.
Di Amerika Latin dan Afrika, walaupun memiliki sumber daya alam agak banyak, tidak memiliki modal untuk mengelola dan memanfaatkannya. Modal tersebut tidak akan mudah diperoleh tanpa mengorbankan sejumlah besar otonomi dan kekuasaan nasional mereka kepada perusahaan-perusahaan multinasional yang secara teknis dan finansial memang lebih mampu mengelola sumber-sumber daya itu secara efisien.
Kemampuan suatu negara untuk mengelola sumber daya alam antara lain tergantung pada kecakapan manajerial dan kapabilitas teknis penduduknya, serta akses mereka ke pasar serta akses untuk memperoleh informasi dengan biaya minimal. Dewasa ini, mayoritas penduduk negara-negara Dunia Ketiga kurang terdidik, kurang pengalaman, dan kurang cakap apabila dibandingkan dengan penduduk negara-negara yang sekarang maju pada awal pertumbuhan ekonominya. Akses mereka ke pasar dan sumber informasi pun relatif sangat terbatas. Menurut ekonom Paul Romer, dewasa ini negara- negara berkembang “miskin karena penduduknya tidak memiliki akses ke gagasan-gagasan yang dahulu dimanfaatkan oleh negara-negara yang sekarang maju untuk menciptakan nilai ekonomis.
2) Tingkat Relatif GNP(Gross National Product) dan Pendapatan Per Kapita
Lebih dari 70% penduduk negara-negara Dunia Ketiga harus berusaha keras guna mempertahankan hidupnya dengan pendapatan yang sangat minimum. Pada saat memulai era pertumbuhan modern, negara-negara yang sekarang makmur, dalam berbagai aspek ekonomi sudah jauh lebih maju daripada bagian–bagian dunia lainnya. Mereka dapat mengambil manfaat dari posisi keuangannya yang kuat untuk memacu kesejahteraannya sendiri sehingga kian memperlebar kesenjangan pendapatan antara mereka dengan penduduk negara-negara berkembang. Di saat mereka mengawali proses pertumbuhan ekonomi modernnya, mereka sudah mempunyai modal dan posisi yang cukup kokoh. Sebaliknya, negara-negara berkembang dewasa ini memulai proses pertumbuhan dengan tingkat pendapatan per kapita yang paling rendah menurut skala internasional.
3) Perbedaan Iklim
Masih memerlukan analisis lebih mendalam untuk memastikan benar atau tidaknya perbedaan iklim ini termasuk ke dalam faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha-usaha pembangunan. Hampir seluruh negara-negara Dunia Ketiga terletak di daerah yang beriklim tropis atau subtropis.
Sejarah membuktikan bahwa hampir setiap negara yang berhasil mengembangkan ekonominya secara modern terletak di daerah yang beriklim dingin. Salah satu faktor iklim yang secara langsung mempengaruhi produksi pada umumnya adalah suhu udara yang panas dan lembab di kebanyakan negara miskin. Suhu yang panas dan lembab itu tidak hanya menyebabkan perasaan yang kurang enak pada para pekerja, tetapi juga menggerogoti atau menekan kesehatan, mengurangi keinginan bekerja keras sehingga pada akhirnya menurunkan tingkat produktivitas dan efisiensi.
4) Jumlah Penduduk, Penyebaran, dan Pertumbuhannya
Pada saat ini jumlah penduduk negara-negara Dunia Ketiga, kepadatan dan perkembangannya sangat berbeda dengan yang ada di negara-negara maju, baik sekarang maupun di masa lampau ketika mereka mengawasi proses pembangunannya. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat jelas merupakan kendala. Revolusi industri dan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang tinggi mustahil akan dapat dicapai oleh negara-negara yang sekarang maju apabila mereka juga mengalami laju pertumbuhan penduduk yang sedemikian cepat dan nyaris tidak terkendali seperti yang terjadi dewasa ini di negara- negara miskin.
5) Peranan Sejarah Migrasi Internasional
Jaman dahulu negara-negara yang sekarang maju merasa bebas berimigrasi ke mana saja belahan bumi ini. Sekarang mereka sangat membatasi datangnya para imigran ke negara mereka. Terbuka bagi mereka yang berpendidikan tinggi, sehingga menimbulkan brain drain
6) Rangsangan Pertumbuhan dari Maraknya Perdagangan Internasional.
Dasar pertukaran atau nilai tukar perdagangan (terms of trade) negara-negara berkembang selama ini terus menunjukkan penurunan. Apabila negara-negara berkembang mampu memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya yang lebih rendah daripada negara-negara maju (misalnya saja, tekstil, pakaian, sepatu, dan beberapa produk manufaktur ringan) maka negara-negara maju segera mencoba menghambat masuknya barang- barang tersebut ke negaranya dengan berbagai macam alasan dan cara, yakni mulai dari pengenaan tarif impor atau bea masuk yang kelewat tinggi, pengenaan aneka rupa hambatan perdagangan nontarif (nontariff barriers) seperti kuota impor, sampai dengan penerapan persyaratan kesehatan dan ijin-ijin khusus
7) Kemampuan Melakukan Penelitian serta Pengembangan IPTEK Dasar
Dalam bidang penelitian serta pengembangan IPTEK, negara- negara Dunia Ketiga sampai sejauh ini masih berada dalam posisi yang sama sekali tidak menguntungkan. Hanya negara-negara makmur yang memiliki surplus kekayaan sajalah yang sanggup melakukannya, mengingat begitu besarnya biaya yang dibutuhkan. Negara-negara kaya sangat tertarik untuk mengembangkan produk-produk yang serba canggih, pasar yang seluas-luasnya, metode produksi dengan teknologi tinggi yang menggunakan banyak input modal dan manajemen serta pengetahuan yang tinggi, dalam usahanya untuk menghemat tenaga kerja dan bahan-bahan baku yang langka. Sebaliknya, negara-negara miskin lebih berkepentingan dengan produk-produk relatif sederhana, menghemat modal, padat karya dan bisa diproduksi untuk pasar yang terbatas
Stabilitas serta Fleksibilitas Lembaga-lembaga Politik dan Sosial Sebelum revolusi industri negara-negara maju merupakan negara yang benar-benar merdeka, sehingga mereka sepenuhnya mampu menyusun kebijakan nasional mereka sendiri berdasarkan konsensus umum menuju ke arah “modernisasi”. Kebanyakan negara-negara Dunia Ketiga dewasa ini merupakan negara atau bangsa yang baru saja memperoleh kebebasan berpolitik, mereka belum merupakan bangsa yang kokoh, utuh atau terkonsolidasi, dan tentu saja belum memiliki kemampuan yang memadai untuk menyusun strategi pembangunan nasionalnya sendiri. Konsep modernisasi pada hakekatnya merupakan konsep “import” yang masih asing bagi masyarakat negara-negara Dunia.
sistem perekonomian indonesia
SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut.
Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (planned economies) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar (market economic), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan.
peranan koperasi dalam pembangunan indonesia
Pendahuluan: Koperasi, Gagasan Bung Hatta, dan Tesis Booke
Apabila kita merenungkan semangat dan pemikiran Bung Hatta mengenai peranan koperasi di Indonesia, saya memandang saat ini kita berada di sebuah titik di mana terdapat jarak antara harapan dan realita. Gagasan dan harapan Bung Hatta tentang koperasi adalah sebuah lembaga swadaya, self-help, bagi lapisan masyarakat yang lemah atau rakyat kecil untuk bisa mengendalikan pasar. Sebuah gagasan yang menempatkan koperasi sebagai institusi yang mampu menjadi saka guru (pilar) perekonomian bangsa. Gagasan ini juga tertuang dalam semangat para pendiri bangsa yang dimuat dalam konstitusi. Koperasi memiliki posisi yang kuat, yaitu pada Pasal 33 UUD 1945, khususnya Ayat 1 yang menyebutkan, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dalam Penjelasan UUD 1945 itu dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi.
Pada tahun 1930-an, koperasi menjadi sebuah fenomena yang menjanjikan “pencerahan” dalam sistem ekonomi yang terpolarisasi dalam kekuatan kapitalisme dan sosialisme. Anthony Giddens, sosiolog Inggris, menyebut koperasi sebagai the third way atau “jalan ketiga”, sebuah “jalan tengah” antara kapitalisme dan sosialisme. Di Indonesia sendiri, gagasan koperasi sudah ada sejak akhir abad 19, dengan dibentuknya organisasi swadaya untuk menanggulangi kemiskinan di kalangan petani oleh Patih Purwokerto, Tirto Adisuryo.
Mungkin Booke benar ketika mengatakan bahwa sistem usaha koperasi lebih cocok bagi kaum pribumi daripada bentuk badan usaha kapitalis. Booke melandasi pemikirannya melihat pada karakteristik perekonomian Indonesia yang bukan hanya dilihat dari struktur ekonomi, tetapi juga dari sistem budaya dan sosial. Namun, Booke bisa juga salah karena pada kenyataannya koperasi dapat hidup dan berkembang besar pada tempat-tempat yang memiliki karakter berbeda dengan masyarakat Indonesia.
Kondisi Koperasi Saat Ini: Idiom Koperasi vs Idiom Globalisasi
Melihat kondisi koperasi di Indonesia saat ini tampaklah bahwa perwujudan peranan koperasi sebagaimana yang dicita-citakan Bung Hatta belum sepenuhnya optimal. Apabila sekitar tahun 1930, koperasi lahir secara alami dari masyarakat, setelah Indonesia merdeka, justru kemudian kelahirannya didominasi oleh pemerintah. Hal inilah yang memberikan beban bagi pengembangan koperasi di Indonesia. Dominasi oleh pemerintah pada akhirnya sering disalahgunakan dalam pelaksanaannya.
Apabila kita mendengar kata koperasi, hal yang terngiang di telinga kita dan menjadi asosiasi dengan koperasi adalah permasalahan-permasalahan seperti subsidi, inefisiensi, dan birokrasi. Ada pandangan yang tidak dapat sepenuhnya disalahkan bahwa tidak sedikit koperasi yang tumbuh lantaran koperasi mendapat kesempatan yang lebih besar untuk mengambil manfaat ekonomi dari proyek dan fasilitas pemerintah. Intinya, tidak dapat dimungkiri bahwa gerakan koperasi adalah gerakan yang sarat dengan beban sejarah.
Sementara itu, di masa depan, di era globalisasi, idiom-idiom yang terasosiasi di pikiran kita adalah efisiensi, competitiveness, kepuasan pelanggan, corporate value, dan inovasi. Jargon-jargon tersebut hampir tidak relevan dengan asosiasi kita dengan koperasi. Padahal, saat ini perekonomian nasional sedang menghadapi perubahan yang signifikan. Globalisasi ekonomi yang berlangsung intensif sejak satu dekade lalu berdampak pada munculnya kecenderungan pasar global. Dengan terbentuknya pasar global ini, setiap perusahaan tidak bisa lagi menganggap pasar domestik sebagai captive market-nya. Terbentuknya pasar global memungkinkan para pemain dari seluruh dunia bebas bermain di pasar domestik mana pun. Tantangan seperti inilah yang dihadapi oleh koperasi di Indonesia.
Tantangan Indonesia ke Depan dan Bagaimana Koperasi Menyikapinya
Pekan lalu baru saja diadakan pertemuan antara menteri perdagangan dan perindustrian ASEAN, Australia, dan Selandia Baru di Istana Negara. Pertemuan tersebut menyepakati akan dibentuknya zona perdagangan bebas ( free trade agreement) pada tahun 2007. Bulan November mendatang hal ini akan dibahas kembali oleh para pemimpin negara di tingkat konferensi tingkat tinggi (KTT). Skema serupa juga berlangsung dalam hubungan ASEAN dengan Korea Selatan, Jepang, dan China.
Berbagai hal tersebut semakin menunjukkan bahwa globalisasi terus-menerus menjadi isu yang perlu menjadi perhatian kita semua. Saat ini kita telah banyak mengikat janji dan memberikan komitmen-komitmen pada globalisasi. Apabila kita lakukan pencatatan, Indonesia telah terikat banyak dengan berbagai schedule of commitment, bukan hanya terkait dengan AFTA, tetapi juga dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Kerja Sama Asia Pasifik (AP EC), balk untuk sektor jasa maupun sektor rill.
Kesepakatan tersebut pada akhirnya menuntut kita melakukan pembenahan diri maupun konsolidasi di dalam negeri, balk dari sisi efisiensi maupun peningkatan daya saing. Jika pembenahan tidak dilakukan, perekonomian dalam negeri tentu akan kedodoran menghadapi serbuan korporasi dan produk-produk multinasional.
Pembenahan harus dilakukan oleh semua sektor, bukan hanya perusahaan atau korporasi besar, tetapi juga oleh usaha-usaha menengah dan kecil, termasuk di dalamnya koperasi, apabila mereka masih ingin bertahan hidup.
Koperasi sebagai sebuah entitas usaha juga tidal< terkecuali dalam hal mempersiapkan diri di era globalisasi. Apakah koperasi bisa bersaing di pasar bebas dalam era globalisasi ini? Beberapa ilustrasi di negara lain kiranya dapat menjadi pelajaran tentang bagaimana koperasi sebenarnya mampu memiliki daya saing global. Di Eropa Barat, Amerika Utara, dan Australia, koperasi menjadi wadah usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Pengembangan koperasi dilakukan secara efisien sebagai bagian dari perekonomian nasional. Salah satu kisah sukses adalah dari negeri Belanda, RaboBank, bank mild< koperasi yang kini merupakan salah satu dari bank terbesar di dunia.
Koperasi juga bisa bersaing di pasar bebas walaupun menerapkan asas kerja sama daripada persaingan. Di Amerika Serikat, lebih dari 90 persen distribusi listrik desa dikuasai oleh koperasi. Di Kanada, koperasi pertanian mendirikan industri pupuk dan pengeboran minyak bumi. Dan di negara-negara Skandinavia, koperasi menjadi saka guru perekonomian. Di Jerman, bank koperasi Raiffeissen sangat maju dan penting peranannya, dengan Kantor cabangnya di Kota dan desa. Di Indonesia sebenarnya ada sebuah cerita tentang bagaimana koperasi bisa membangun usaha skala besar berdasarkan modal yang dikumpulkan anggotanya, seperti Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GIKBI).
Beberapa Pemikiran untuk Mengakselerasi Peranan Koperasi
Kalau kita menelaah situasi kita saat ini, dapat kita katakan bahwa kondisi perekonomian bangsa telah menunjukkan perkembangan yang sangat berarti, terutama jika dibandingkan dengan kondisi di masa krisis. Bahkan, dalam lebih dari satu tahun terakhir kita telah mengalami stabilitas makroekonomi, unsur penting bagi pembangunan ekonomi setiap bangsa. Di bidang moneter, Bank Indonesia akan terus melakukan tugas, terutama depan, Bank Indonesia akan membuat sebuah kajian mengenai anatomi UMW dan koperasi. Di dalamnya kita akan membedah lebih lanjut berhagai permasalahan yang ada di sektor tersebut sebelum nantinya menentukan prioritas kebijakan yang segera harus ditempuh.
Penutup: Filosofi Pembangunan Ekonomi, “Leave No Man Behind”
Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa dalam pembangunan ekonomi, kita tidak boleh melepaskan diri dari ilmuilmu ekonomi yang memuat kandungan filosofis dan etis. Apabila kita mengenang tradisi klasik para pemikir ekonomi (Adam Smith dengan The Wealth of Nations, John Stuart Mill dengan Utilitarianism dan On liberty, Werner Sombart dengan Nationalekonomi), mereka senantiasa bergulat dengan masalah sumber daya yang terbatas clan kebutuhan manusia yang relatif tak terbatas. Dengan segala sofistikasi tinggi dari ilmu ekonomi saat ini, janganlah kita melupakan asal-usulnya yang filosofis dan etis tersebut.
Dalam proses pembangunan ekonomi, kita menyadari kerap terjadi sektor-sektor yang terpinggirkan atau terlupakan, bail< oleh para pelaku ekonomi maupun para pengambil kebijakan. Biasanya yang terpinggirkan ini adalah mereka yang bergerak di usaha kecil, mikro, menengah, dan beberapa jenis badan usaha yang kurang mendapat arah, seperti koperasi. Padahal, usaha kecil tidak pernah mempersoalkan kenapa mereka menjadi kecil. Mereka memahami adanya perbedaan kemakmuran, besar-kecil, sebagai bagian yang tidak terhindarkan dalam sistem ekonomi seperti yang kita alami saat ini. Namur persoalannya bukanlah pada lebih atau kurang, tapi lebih kepada sebuah etos: jangan mengambil segalanya sehingga tidak tertinggal apa pun bagi orang lain.
Pembangunan ekonomi kita harus peka terhadap hal ini. Dulu kita terlalu memberikan porsi yang besar kepada usaha konglomerasi sehingga tidak banyak yang tersisa bagi usaha kecil. Keinginan usaha besar untuk mendapatkan segala-galanya akan membuat banyak pihak lain tidak mendapat bagian apa pun dalam sumber daya ekonomi yang terbatas. Pada titik inilah, apa yang dinamakan ruh pembangunan ekonomi mendapatkan nyawanya kembali. Pada titik inilah peranan kita dituntut. Keadilan sosial akan bergerak dari bawah ke atas. Ada adagium yang mengatakan bahwa kekuatan sebuah rantai bukan ditentul
Tidaklah berlebihan apabila saya katakan, di tengah upaya kita menghadapi pasar bebas dan globalisasi, upaya membangun koperasi yang memiliki daya saing, efisiensi, budaya perusahaan (corporate culture), dan inovasi, menjadi hal yang tak terhindarkan. Koperasi adalah bangun usaha yang paling cocok bagi karakter bangsa kita dalam menghadapi globalisasi tersebut. Oleh karena itu, seminar kita hari ini menjadi bagian dari upaya mengangkat atau membawa kembali koperasi ke dalam mainstream pembangunan bangsa. Semoga pada akhir hari nanti, kita dapat keluar dari ruangan ini, bukan hanya dengan pertanyaan-pertanyaan, tetapi juga dengan jawaban yang bermakna dan konkret bagi pengembangan koperasi di era globalisasi.
Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut.
Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (planned economies) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar (market economic), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan.
peranan koperasi dalam pembangunan indonesia
Pendahuluan: Koperasi, Gagasan Bung Hatta, dan Tesis Booke
Apabila kita merenungkan semangat dan pemikiran Bung Hatta mengenai peranan koperasi di Indonesia, saya memandang saat ini kita berada di sebuah titik di mana terdapat jarak antara harapan dan realita. Gagasan dan harapan Bung Hatta tentang koperasi adalah sebuah lembaga swadaya, self-help, bagi lapisan masyarakat yang lemah atau rakyat kecil untuk bisa mengendalikan pasar. Sebuah gagasan yang menempatkan koperasi sebagai institusi yang mampu menjadi saka guru (pilar) perekonomian bangsa. Gagasan ini juga tertuang dalam semangat para pendiri bangsa yang dimuat dalam konstitusi. Koperasi memiliki posisi yang kuat, yaitu pada Pasal 33 UUD 1945, khususnya Ayat 1 yang menyebutkan, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dalam Penjelasan UUD 1945 itu dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi.
Pada tahun 1930-an, koperasi menjadi sebuah fenomena yang menjanjikan “pencerahan” dalam sistem ekonomi yang terpolarisasi dalam kekuatan kapitalisme dan sosialisme. Anthony Giddens, sosiolog Inggris, menyebut koperasi sebagai the third way atau “jalan ketiga”, sebuah “jalan tengah” antara kapitalisme dan sosialisme. Di Indonesia sendiri, gagasan koperasi sudah ada sejak akhir abad 19, dengan dibentuknya organisasi swadaya untuk menanggulangi kemiskinan di kalangan petani oleh Patih Purwokerto, Tirto Adisuryo.
Mungkin Booke benar ketika mengatakan bahwa sistem usaha koperasi lebih cocok bagi kaum pribumi daripada bentuk badan usaha kapitalis. Booke melandasi pemikirannya melihat pada karakteristik perekonomian Indonesia yang bukan hanya dilihat dari struktur ekonomi, tetapi juga dari sistem budaya dan sosial. Namun, Booke bisa juga salah karena pada kenyataannya koperasi dapat hidup dan berkembang besar pada tempat-tempat yang memiliki karakter berbeda dengan masyarakat Indonesia.
Kondisi Koperasi Saat Ini: Idiom Koperasi vs Idiom Globalisasi
Melihat kondisi koperasi di Indonesia saat ini tampaklah bahwa perwujudan peranan koperasi sebagaimana yang dicita-citakan Bung Hatta belum sepenuhnya optimal. Apabila sekitar tahun 1930, koperasi lahir secara alami dari masyarakat, setelah Indonesia merdeka, justru kemudian kelahirannya didominasi oleh pemerintah. Hal inilah yang memberikan beban bagi pengembangan koperasi di Indonesia. Dominasi oleh pemerintah pada akhirnya sering disalahgunakan dalam pelaksanaannya.
Apabila kita mendengar kata koperasi, hal yang terngiang di telinga kita dan menjadi asosiasi dengan koperasi adalah permasalahan-permasalahan seperti subsidi, inefisiensi, dan birokrasi. Ada pandangan yang tidak dapat sepenuhnya disalahkan bahwa tidak sedikit koperasi yang tumbuh lantaran koperasi mendapat kesempatan yang lebih besar untuk mengambil manfaat ekonomi dari proyek dan fasilitas pemerintah. Intinya, tidak dapat dimungkiri bahwa gerakan koperasi adalah gerakan yang sarat dengan beban sejarah.
Sementara itu, di masa depan, di era globalisasi, idiom-idiom yang terasosiasi di pikiran kita adalah efisiensi, competitiveness, kepuasan pelanggan, corporate value, dan inovasi. Jargon-jargon tersebut hampir tidak relevan dengan asosiasi kita dengan koperasi. Padahal, saat ini perekonomian nasional sedang menghadapi perubahan yang signifikan. Globalisasi ekonomi yang berlangsung intensif sejak satu dekade lalu berdampak pada munculnya kecenderungan pasar global. Dengan terbentuknya pasar global ini, setiap perusahaan tidak bisa lagi menganggap pasar domestik sebagai captive market-nya. Terbentuknya pasar global memungkinkan para pemain dari seluruh dunia bebas bermain di pasar domestik mana pun. Tantangan seperti inilah yang dihadapi oleh koperasi di Indonesia.
Tantangan Indonesia ke Depan dan Bagaimana Koperasi Menyikapinya
Pekan lalu baru saja diadakan pertemuan antara menteri perdagangan dan perindustrian ASEAN, Australia, dan Selandia Baru di Istana Negara. Pertemuan tersebut menyepakati akan dibentuknya zona perdagangan bebas ( free trade agreement) pada tahun 2007. Bulan November mendatang hal ini akan dibahas kembali oleh para pemimpin negara di tingkat konferensi tingkat tinggi (KTT). Skema serupa juga berlangsung dalam hubungan ASEAN dengan Korea Selatan, Jepang, dan China.
Berbagai hal tersebut semakin menunjukkan bahwa globalisasi terus-menerus menjadi isu yang perlu menjadi perhatian kita semua. Saat ini kita telah banyak mengikat janji dan memberikan komitmen-komitmen pada globalisasi. Apabila kita lakukan pencatatan, Indonesia telah terikat banyak dengan berbagai schedule of commitment, bukan hanya terkait dengan AFTA, tetapi juga dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Kerja Sama Asia Pasifik (AP EC), balk untuk sektor jasa maupun sektor rill.
Kesepakatan tersebut pada akhirnya menuntut kita melakukan pembenahan diri maupun konsolidasi di dalam negeri, balk dari sisi efisiensi maupun peningkatan daya saing. Jika pembenahan tidak dilakukan, perekonomian dalam negeri tentu akan kedodoran menghadapi serbuan korporasi dan produk-produk multinasional.
Pembenahan harus dilakukan oleh semua sektor, bukan hanya perusahaan atau korporasi besar, tetapi juga oleh usaha-usaha menengah dan kecil, termasuk di dalamnya koperasi, apabila mereka masih ingin bertahan hidup.
Koperasi sebagai sebuah entitas usaha juga tidal< terkecuali dalam hal mempersiapkan diri di era globalisasi. Apakah koperasi bisa bersaing di pasar bebas dalam era globalisasi ini? Beberapa ilustrasi di negara lain kiranya dapat menjadi pelajaran tentang bagaimana koperasi sebenarnya mampu memiliki daya saing global. Di Eropa Barat, Amerika Utara, dan Australia, koperasi menjadi wadah usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Pengembangan koperasi dilakukan secara efisien sebagai bagian dari perekonomian nasional. Salah satu kisah sukses adalah dari negeri Belanda, RaboBank, bank mild< koperasi yang kini merupakan salah satu dari bank terbesar di dunia.
Koperasi juga bisa bersaing di pasar bebas walaupun menerapkan asas kerja sama daripada persaingan. Di Amerika Serikat, lebih dari 90 persen distribusi listrik desa dikuasai oleh koperasi. Di Kanada, koperasi pertanian mendirikan industri pupuk dan pengeboran minyak bumi. Dan di negara-negara Skandinavia, koperasi menjadi saka guru perekonomian. Di Jerman, bank koperasi Raiffeissen sangat maju dan penting peranannya, dengan Kantor cabangnya di Kota dan desa. Di Indonesia sebenarnya ada sebuah cerita tentang bagaimana koperasi bisa membangun usaha skala besar berdasarkan modal yang dikumpulkan anggotanya, seperti Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GIKBI).
Beberapa Pemikiran untuk Mengakselerasi Peranan Koperasi
Kalau kita menelaah situasi kita saat ini, dapat kita katakan bahwa kondisi perekonomian bangsa telah menunjukkan perkembangan yang sangat berarti, terutama jika dibandingkan dengan kondisi di masa krisis. Bahkan, dalam lebih dari satu tahun terakhir kita telah mengalami stabilitas makroekonomi, unsur penting bagi pembangunan ekonomi setiap bangsa. Di bidang moneter, Bank Indonesia akan terus melakukan tugas, terutama depan, Bank Indonesia akan membuat sebuah kajian mengenai anatomi UMW dan koperasi. Di dalamnya kita akan membedah lebih lanjut berhagai permasalahan yang ada di sektor tersebut sebelum nantinya menentukan prioritas kebijakan yang segera harus ditempuh.
Penutup: Filosofi Pembangunan Ekonomi, “Leave No Man Behind”
Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa dalam pembangunan ekonomi, kita tidak boleh melepaskan diri dari ilmuilmu ekonomi yang memuat kandungan filosofis dan etis. Apabila kita mengenang tradisi klasik para pemikir ekonomi (Adam Smith dengan The Wealth of Nations, John Stuart Mill dengan Utilitarianism dan On liberty, Werner Sombart dengan Nationalekonomi), mereka senantiasa bergulat dengan masalah sumber daya yang terbatas clan kebutuhan manusia yang relatif tak terbatas. Dengan segala sofistikasi tinggi dari ilmu ekonomi saat ini, janganlah kita melupakan asal-usulnya yang filosofis dan etis tersebut.
Dalam proses pembangunan ekonomi, kita menyadari kerap terjadi sektor-sektor yang terpinggirkan atau terlupakan, bail< oleh para pelaku ekonomi maupun para pengambil kebijakan. Biasanya yang terpinggirkan ini adalah mereka yang bergerak di usaha kecil, mikro, menengah, dan beberapa jenis badan usaha yang kurang mendapat arah, seperti koperasi. Padahal, usaha kecil tidak pernah mempersoalkan kenapa mereka menjadi kecil. Mereka memahami adanya perbedaan kemakmuran, besar-kecil, sebagai bagian yang tidak terhindarkan dalam sistem ekonomi seperti yang kita alami saat ini. Namur persoalannya bukanlah pada lebih atau kurang, tapi lebih kepada sebuah etos: jangan mengambil segalanya sehingga tidak tertinggal apa pun bagi orang lain.
Pembangunan ekonomi kita harus peka terhadap hal ini. Dulu kita terlalu memberikan porsi yang besar kepada usaha konglomerasi sehingga tidak banyak yang tersisa bagi usaha kecil. Keinginan usaha besar untuk mendapatkan segala-galanya akan membuat banyak pihak lain tidak mendapat bagian apa pun dalam sumber daya ekonomi yang terbatas. Pada titik inilah, apa yang dinamakan ruh pembangunan ekonomi mendapatkan nyawanya kembali. Pada titik inilah peranan kita dituntut. Keadilan sosial akan bergerak dari bawah ke atas. Ada adagium yang mengatakan bahwa kekuatan sebuah rantai bukan ditentul
Tidaklah berlebihan apabila saya katakan, di tengah upaya kita menghadapi pasar bebas dan globalisasi, upaya membangun koperasi yang memiliki daya saing, efisiensi, budaya perusahaan (corporate culture), dan inovasi, menjadi hal yang tak terhindarkan. Koperasi adalah bangun usaha yang paling cocok bagi karakter bangsa kita dalam menghadapi globalisasi tersebut. Oleh karena itu, seminar kita hari ini menjadi bagian dari upaya mengangkat atau membawa kembali koperasi ke dalam mainstream pembangunan bangsa. Semoga pada akhir hari nanti, kita dapat keluar dari ruangan ini, bukan hanya dengan pertanyaan-pertanyaan, tetapi juga dengan jawaban yang bermakna dan konkret bagi pengembangan koperasi di era globalisasi.
Langganan:
Postingan (Atom)